Ekonomi Politik

EKONOMI POLITIK

Pengertian Ekonomi Politik

Ekonomi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Ekonomi berasal dari kata "oikos" yang berarti aturan dan "nomos" yang berarti rumah tangga. Sedangkan politik berasal dari kata "polis” yang berarti  negara atau kota. Berdasarkan maknanya yang secara empiris tidaklah sama, namun dalam perkembangan dunia kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi dan sebuah kebijakan ekonomi tidak terlepas pula dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara.

Ekonomi Politik Menurut Ahli 

Definisi ekonomi polotik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia.

Ekonomi Politik menunjukkan dua hal cara pandangnya. Pertama, ekonomi politik (klasik) berdasar pada sebuah teori yang meletakkan buruh/pekerja sebagai sumber dari nilai ekonomi. Teori ini (kritik ekonomi yang didasarkan pada profit motive dari Robertson hingga Marx) telah dibalik dan menyatakan bahwa keuntungan yag diperoleh berasal dari eksploitasi pekerja. Kesimpulan ini tentu saja tidak diharapkan oleh pencetus teori ini, terutama Adam Smith dan David Ricardo, sebagai pembela laissez faire (mekanisme pasar bebas; tentang laisser faire akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya) dan keuntungan pribadi. Untuk menunjukkan bahwa di dalam basis nilai-nilai ekonomi yang diproduksi oleh dunia modern terdapat ekspoloitasi pekerja, merupakan tantangan utama pada legitimasi system sosio-ekonomi yang didasarkan pada profit motive saat ini. Apa yang telah dicetuskan Adam Smith dan David Ricardo (teori ekonomi politik klasik) telah diubah menjadi ilmu ekonomi Alfred Marshall, yang menjadi dasar ekonomi modern.

Kedua, ekonomi politik saat ini mengacu pada studi relasi kuasa dan institusi-institusi dalam masyarakat, dimana mampu mempengaruhi cara mendapatkan dan menetapkan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Hematnya, studi tentang ekonomi yang didasarkan pada asumsi: apa yang sedang berlangsung dalam perekonomian dan pengaruh relasi kuasa sosial. Pada tradisi teoritis, relasi kuasa ini terjadi di antara Negara-negara atau di antara bagian-bagian masyarakat itu sendiri. Semenjak kepemilikan menjadi sebuah institusi yang menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan sosial, pasar dan institusi lain menjadi mutlak politis karena mereka didasarkan pada ketidakseimbangan kekuasaan sosial.

Dalam konteks globalisasi saat ini, ekonomi politik memungkinkan kita untuk membedah relasi kuasa dan institusi-institusi ini, mempelajari pengaruh-pengaruhnya, mengingatkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi, dan memberika kemungkinan-kemungkinan solusi atas permasalahan yang menumpuk, alternative-alternatif yang dapat digali atas prinsip-prinsip pasar baik di tingkat lokal maupun dunia.

Pendekatan dalam Ekonomi Politik

·         Pendekatan Pilihan Publik

Pilihan publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor. Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional idividu di dalam institusi non-pasar.

Namun karena sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya.

·         Pendekatan Neo-Marxis

Pendekatan neo-marxis dalam ekononomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik.. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.

Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat.

Faktor-Faktor Ekonomi Politik

Tidak jarang kita pernah mendengar besarnya pengaruh politik dalam ekonomi, baik dalam institusi politik maupun  kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik pemerintah dibidang industri sangat besar pengaruhnya terhadap perintisan terhadap perkembangan yang biasa disebut Rostow, tahap tinggal landas, hasil tesis Olson mengatakan bahwa kepolitikan nasional (Institusioanl sclerosis) di suatu negara menyebabkan  merosotnya rata-rata pertumbuhan ekonomi negara itu.

Kemudian yang menjadi pertanyaan oleh penulis adalah bagaimana dengan sistem ekonomi yang di bangun di negeri ini? Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya tapi rakyatnya jauh dari kemapanan, padahal kekayaan negera dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, dimana letak kesalahan sistem yang kita bangun? Relatif sulit semua yang di kelolah  pemerintah maju, hampir rata-rata perusahan badan usaha negara rugi dan sulit untuk berkembang, PLN dan pertamina, krakatau still.

Nasionalisasi perusahaan tidak mampu menjadikan kita menjadi bangsa yang mandiri, hampir relatif sedikit sekali badan usaha negara kita yang bisa bertahan lama, entah kapan atau bisa jadi basok gulung tikar, ini sangat bahaya ketika ini diambil oleh pasar, maka pengalaman kita ketika menjual indosat, terbukti sekarang pulsa menjadi mahal, karena harga telah didominasi oleh swasta, negara seakan tidak berdaya dalam menghadapi ini semua.

Kalau kita komperatifkan dengan Cina misalnya, sampai sekarang masih banyak perusaahan negara yang bertahan, dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Indonesia kalau kita lihat secara sepintas sedang menuju neo liberalisme yang tidak lagi terkontrol, Perguruan tinggi juga tidak terlepas dari produk neo-liberalisme.

Sekedar mencontohkan kepentingan atau magnet politik lebih kuat dari magnet ekonomi itu sendiri, artinya ekonomi kerakyatan tersandera oleh politik. Yang membuat RUU migas misalnya di buat oleh Usaid atau bule-bule asing bersama LSM, dari pihak asing dititipkan kata-kata dibeli untuk kepentingan usaha atau bisnis mereka, berkembangnya perusahaan asing di Indoensia tentu akan merugikan  dan berbahaya terhadap migas di negeri ini.