EKONOMI POLITIK KLASIK / NEOKLASIK

Ekonomi olitik klasik/neoklasik berakar dari mazhab ekonomi klasik yang menjadi sumber terpenting perumusan kebijakan ekonomi abad 20 dan 21. Mazhab ini yang menjadi cikal bakal system ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis tegak oleh 4 pilar dasar yaitu : 1. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar (bebas) dengan instrument harga sebagai penanda (sinyal). 2. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (property rights) sebagai dasar melakukan transaksi (exchange). 3. Kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik factor produksi, yakni pemodal (capital), tenaga kerja (labor), dan pemilik lahan (land). 4. Tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar (free entry and exit barriers).

Dalam hal penguatan pasar, kegiatan ekonomi digerakkan oleh sector swasta lewat pasar, sehingga bisa mendeskripsikan preferensi setiap individu. Ekonomi kapitalis sangat tergantung dari kelembagaan yang memapankan dan menjamin hak kepemilikan privat secara sukarela berdasarkan kontrak.

Ekonomi politik klasik dibangun dengan dua pokok pikiran, yaitu pasar dapat meregulasi sendiri (self- regulating market) dan eksistensi teori nilai dan distribusi (value and distribution). Premis self- regulating market merupakan doktrin tentang ketangguhan pasar dalam mengorganisasi kegiatan atau transaksi ekonomi yang dipandu oleh sinyal harga dan perilaku mencari keuntungan (profit-seeking behavior). Sedangkan teori  value and distribution menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa diturunkan dari system pembagian kerja, disini harga suatu barang atau jasa dihitung dari jumlah (jam kerja) tenaga kerja yang digunakan.

Ekonomi politik dalam pendekatan klasik dimaknai sebagai hubungan di antara dua kelembagaan, yaitu pasar dan Negara. Ekonomi politik mempercayai bahwa seluruh kegiatan ekonomi seharusnya dapat diorganisir oleh pasar. Hanya dalam aspek distribusi pendaatan saja Negara diharapkan kehadirannya karena dalam realitas soal distribusi pendapatan ini berkait dengan perjuangan kelas.

Watak dasar dari Ekonomi Politik Klasik adalah memberikan garansi sepenuhnya pada pasar untuk menggerakkan dan mengartikulasikan kegiatan ekonomi. Peran Negara dibatasi pada persoalan non-ekonomi. Disini soal distribusi pendapatan pun dianggap sebagai masalah politik ketimbang ekonomi.

Ekonomi Politik Neoklasik sendiri tumbuh seiring dengan munculnya marginalist pada era 1780-an. Pusat pemikiran neoklasik adalah menempatkan individu sebagai “constrained choice”. Inti dari pandangan ini adalah individu merupakan agen yang memilih, yaitu seseorang yang memutuskan beberapa alternatif dari tindakannya berdasarkan imajinasi tentang dampak dari keputusan tersebut terhadap dirinya.

Secara singkat, Ekonomi Politik Neoklasik sebetulnya bertumpu pada pemahaman tentang keterbatasan pasar sebagai kelembagaan yang dapat memfasilitasi kepuasan individu.

Pandangan Adam Smith atas konsep nilai dibedakan menjadi 2 yaitu nilai pemakaian dan nilai penukaran. Hal ini menimbulkan paradok nilai, yaitu barang yang mempunyai nilai pemakaian (nilai guna_ yang sangat tinggi, misalnya air dan udara, tetapi mempunyai nilai penukaran yang sangat rendah. Malahan boleh dikatakan tidak mempunyai nilai penukaran. Sedangkan di sisi lain barang yang nilai gunanya sedikit tetapi dapat memiliki nilai penukaran yang tinggi, seperti berlian. Hal ini baru diselesaikan oleh ajaran nilai subyektif.

David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan.

David Ricardo (1772-1823) mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja:
1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan ”teori biaya reproduksi.”
2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan

 Contoh Kasus Kebijakan Ekonomi Politik Klasik

Misalnya menyangkut pasar bebas yang ada di 4 wilayah ( Batam . Karimun . Natuna Dan Bintan ). Pemerintah memberikan kebesana untuk mengatur sendiri penjualan yang ada didaerah tersebut tanpa ada campur tangan dari pemerintah 
Ada lagi misalnya penentuan suku bunga bank Swasta maupun negeri . Pihak Bank bebas menentukan suku Bunganya sendiri tetapi ada margin atau batasan dari Bank Indonesia sehingga suku bunga itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ini adalah salah satu contoh kebijakan Ekonomi Politik Klasik karena pemerintah tidak turut mencampuri masalah penentuan suku bungan ini.